KPK Periksa Pejabat PUPR Sulsel untuk Telusuri Aliran Suap NA

oleh -154 views
Nurdin Abdullah
Nurdin Abdullah

POLITIK.PERDANANEWS.COM – JAKARTA – KPK Periksa Pejabat PUPR Sulsel untuk Telusuri Aliran Suap NA. Untuk menelusuri aliran dana suap Gubenur nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah,Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga saksi dalam kasus dugaan suap terkait perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) Tahun Anggaran 2020-2021.

Saksi-saksi tersebut adalah Riski Anreani selaku pegawai Bank Sulselbar, dan dua pihak wiraswasta Andi Kemal Wahyudi dan Henny Dhiah Tau Rustiani. Ketiganya diperiksa, Jumat 21 Mei 2021 di Kantor Polres Maros, Sulsel.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa saksi tersebut diperiksa tim penyidik untuk menelusuri aliran suap yang diterima Nurdin Abdullah (NA) melalui Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan Edy Rahmat (ER).

“Para saksi didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan aliran sejumlah uang dari beberapa pihak yang diperuntukkan bagi NA melalui ER,” papar Ali dalam keterangannya, Sabtu (22/5/21).

KPK Periksa Pejabat PUPR Sulsel untuk Telusuri Aliran Suap NA

KPK menetapkan Nurdin Abdullah, sang Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.

Nurdin ditetapkan sebagai tersangka karena diduga kuat menerima suap bersama Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan Edy Rahmat. Sementara yang dijerat sebagai pemberi adalah Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) Agung Sucipto.

Nurdin terindikasi menerima suap dengan nominal sebesar Rp 2 miliar dari Agung. Nurdin juga diduga menerima gratifikasi dengan total sebesar Rp 3,4 miliar. Gratifikasi dengan nominal pantastis tersebut diterima Nurdin dari beberapa kontraktor rekanan.

Kasus terbongkarnya kasus suap dan gratifikasi Nurdin bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) tim penindakan. Dalam OTT tersebut tim penindakan mengamankan uang Rp 2 miliar di sebuah koper di rumah dinas Edy Rahmat.

Sebelumnya dalam penggeledahan yang dilakukan beberapa waktu lalu di rumah jabatan dan rumah pribadi Nurdin Abdullah, serta rumah dinas Sekdis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulsel dan Kantor Dinas PUTR, tim penyidik menyita uang sekitar Rp 3,5 miliar. (sbr/pn)