MK Bisa Diskualifikasi Calon Kepala Daerah yang Terbukti Curang

oleh -154 views
MK Bisa diskualifikasi calon curang
Ketua Bawaslu RI periode 2008 hingga 2012 Bambang Eka Cahya Widodo, MK bisa diskualifikasi calon curang.mkri.id

PERDANANEWS.COM – JAKARTA – MK Bisa Diskualifikasi Calon Kepala Daerah yang Terbukti Curang. Polemik pilkada dalam setiap momen pemilihan kepala daerah adalah terjadinya pelaku kecuarangan yang dilakukan oleh calon kepala daerah yang ikut bertarung. Tidak jarang kecurangan tersebut akhirnya tidak bisa dibuktikan karena penapsiran yang berbeda beda mengenai makna terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Salah seorang mantan Ketua Bawaslu RI periode 2008 hingga 2012 Bambang Eka Cahya Widodo mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki power untuk mendiskualifikasi calon kepala daerah terpilih yang  terbukti melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

“Terutama dalam penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang dikelola oleh petahana,” kata Bambang melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Ahad (14/3/21).

Bambang menyampaikan hal  itu menjelang sidang pleno pembacaan putusan MK terhadap sengketa pilkada 2020. Diketahui rencananya MK akan mengeluarkan ketetapan keputusan  pada 17 hingga 24 Maret 2021.

Berkeaitan dengan rencana tersebut, Bambang meminta agar MK mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para penggugat terkait pelanggaran TSM yang mengakibatkan pemilihan umum (pemilu) menjadi tidak jujur dan tidak adil.

MK Bisa Diskualifikasi Calon Kepala Daerah yang Terbukti Curang

Bambang  berpandangan bahwa selama ini penegakan hukum oleh Bawaslu dan aparat hukum termasuk penegakan hukum terpadu tidak efektif. Akibatnya sulit menghasilkan pemilu yang jujur dan adil. Maka treatment yang dilakukan adalah adanya sanksi tegas terhadap semua bentuk penyalahgunaan kewenangan publik maupun anggaran publik.

“MK bisa mendiskualifikasi dan pernah melakukan itu dalam kasus Pilkada Kota Waringin Barat,” kata Bambang.

Namun, pengalaman-pengalaman sebelumnya, paling sering MK memerintahkan pemungutan suara ulang sehingga tidak ada kejelasan sanksi yang dapat membuat jera bagi mereka yang melakukan perbuatan curang.

 Menurut Bambang, diskualifikasi bisa dilakukan sepanjang alat bukti yang ada relevan dengan dalil yang diajukan dan tentunya akan memengaruhi keputusan hakim. Sebagai contoh kecurangan TSM yang dimaksud apabila melibatkan aparat birokrasi termasuk kepala desa atau lurah.

Jika pelanggaran TSM terbukti, maka MK berwenang menyatakan pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai pemenang tadi didiskualifikasi dari pemilu. (sbr/pn)